TARIF PAJAK BARU UNTUK MEREDAM JUMLAH KENDARAAN


Mau beli mobil atau motor lagi? Sebaiknya dipikir-pikir dulu deh, karena pemerintah telah menyetujui kenaikan tarif untuk Pajak Kendaraan Bermotor Progresif dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tujuan dari kenaikan tarif ini adalah untuk meredam jumlah kendaraan yang membludak, membuat macet, dan meningkatkan jumlah kecelakaan di Indonesia.

Demikian diungkapkan oleh Harry Azhar Azis, selaku Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seusai raker dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (4/8).

Pajak ini nantinya akan ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga di setiap daerah tarifnya akan berlainan. Sebanyak 70% dari pajak yang dihasilkan akan diserahkan kepada pemerintah provinsi sedangkan sisanya sebanyak 30%  akan dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Bagusnya, sekitar 10% dari yang diterima oleh pemda diatas HARUS DIALOKASIKAN UNTUK INFRASTRUKTUR JALAN.

Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun sitematika tarif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebagai berikut. Kendaraan pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 2% dari nilai jualnya. Sedangkan untuk kendaraan pribadi kedua dan seterusnya, tarif PKB yang ditetapkan antara 2%-10% tergantung keputusan dari pemerintah provinsi. Contohnya seperti ini, jika Anda membeli mobil pertama kali senilai Rp 100 juta maka PKB yang dikenakan adalah sebesar Rp 2 juta per tahun. Namun, untuk mobil kedua dan seterusnya PKB yang dikenakan bisa lebih mahal, yakni Rp 3 juta – Rp 10 juta.

Pajak Bahan Bakar

Tarif pajak BBM diterapkan berbeda antara kendaraan umum dengan pribadi. Untuk kendaraan umum tarifnya adalah maksimal 5% (berlaku untuk angkutan kota, bus, dan ojek motor), sedangkan untuk kendaraan pribadi adalah maksimal 10%. Tarif minimumnya tidak dibatasi, artinya suatu provinsi dapat menerapkan tingkat pajak nol persen untuk menarik pengguna kendaraan pribadi lebih banyak atau untuk mengundang investasi lebih marak. Aturan ini mulai diterapkan pada tahun 2012 atau tiga tahun setelah UU pajak ini berlaku, yakni 1 Januari 2010.

Dengan diberlakukannya tarif pajak baru ini saya rasa orang akan berpikir dua kali untuk memiliki kendaraan secara berlebihan, yang berarti akan mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan di jalan raya, dan siapa tahu nanti udara jadi sedikit lebih segar terutama untuk di kota-kota besar. Kita dukung dan doakan saja niat baik pemerintah ini dilakukan dengan “tulus dan bersih” sehingga hasilnya akan maksimal.

Pertanyaan saya berikutnya satu, nasib pelaku industri otomotif gimana ya???

Sumber: Kompas

3 Comments

  1. bhatara said,

    September 25, 2009 at 1:29 pm

    setuju bung indra
    saya mendukung sistem tata kota yang lebih baik
    dukung perbanyakan pedestrian!

  2. moiindra said,

    December 9, 2009 at 5:36 am

    Lebih banyak pedestrian dan larang kendaraan bermotor mengambil hak pejalan kaki …

  3. danang said,

    December 7, 2010 at 1:13 pm

    Pajak itu nomor kesekian utk mengurangi kemacetan,ada yg lbh penting dr sekedar menaikan pajak kendaraan.Ada step awal, biar semuanya berjalan termsuk menaikan pajak. Semua ada ditangan pemerintah dan anggota DPR (klo berfikir) yg ktanya menelurkan “KEBIJAKAN”,dibuat dgn dasar “SADAR DIRI”,yakin Jakarta bebas dr kemacetan.”SEMUA TERGANTUNG KEBERANIAN,KEMAUAN,INTROSPEKSI DIRI” dari kedua komponen Negara tsb diatas.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: